Tolak Bantuan! Kim Jong Un Turun Tangan Pindahkan Warganya Ke Ibukota

Beragam Berita Nasional - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan bahwa negaranya tidak akan mencari bantuan dari luar untuk mengatasi dampak banjir besar di wilayah perbatasan dengan Cina. Ia telah menginstruksikan para pejabat untuk memindahkan ribuan pengungsi ke Pyongyang agar mereka dapat menerima layanan yang lebih baik.

Kim mengungkapkan bahwa proses pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak dan penstabilan daerah yang terkena banjir akan memakan waktu dua hingga tiga bulan. Selama periode tersebut, pemerintah berencana untuk menampung sekitar 15.400 orang, termasuk ibu, anak-anak, orang lanjut usia, dan tentara yang mengalami disabilitas, di berbagai fasilitas di ibu kota.

Pada tanggal 11 Agustus 2024, kantor berita KCNA melaporkan bahwa pernyataan Kim disampaikan setelah kunjungan dua hari ke Kota Uiju untuk bertemu dengan para korban banjir dan membahas langkah-langkah pemulihan. Meskipun Korut tidak mengungkapkan jumlah korban jiwa, Kim menyalahkan pejabat yang gagal dalam pencegahan bencana. Sementara itu, Rusia, Cina, dan organisasi kemanusiaan internasional telah menawarkan bantuan, namun Korut belum memberikan tanggapan mengenai penerimaan bantuan tersebut.

Pekan lalu, Kim Jong-un juga mengungkapkan pandangan serupa setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan bantuan. Ia mengucapkan terima kasih, namun menegaskan bahwa Korea Utara akan merumuskan rencana pemulihannya sendiri dan hanya akan meminta bantuan dari Moskow jika diperlukan di masa mendatang.

Korea Selatan juga telah menawarkan untuk mengirimkan bantuan, tetapi besar kemungkinan Korea Utara akan menolak tawaran tersebut. Ketegangan antara kedua negara yang bertetangga semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya ambisi nuklir Korea Utara dan perluasan latihan militer gabungan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.

Pada tahun 2022, Korea Utara juga menolak bantuan dari Korea Selatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam kunjungannya ke Uiju baru-baru ini, Kim mengulangi tuduhan bahwa Korea Selatan membesar-besarkan dampak dan jumlah korban banjir di Korea Utara, yang ia sebut sebagai "kampanye kotor" dan "provokasi besar" terhadap pemerintahannya. Beberapa media di Korea Selatan melaporkan bahwa kerusakan akibat banjir di Korea Utara mungkin lebih parah daripada yang dilaporkan oleh media pemerintah, dengan jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang.