Sekjen PBB : Waspada Permukaan Air Laut Naik

Beragam Berita Nasional - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada hari Selasa memberikan peringatan serius mengenai ancaman yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan Pasifik akibat kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Ia mendesak komunitas internasional untuk segera mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil demi mengatasi masalah ini.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik di Nuku'alofa, Tonga, Guterres menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut. Ia menyatakan bahwa situasi ini merupakan krisis yang sepenuhnya disebabkan oleh aktivitas manusia dan akan terus memburuk tanpa adanya tindakan penyelamatan yang efektif.

Guterres merujuk pada dua laporan PBB yang baru dirilis, yang menunjukkan bahwa perubahan pada lautan terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak yang merusak. Ia menekankan bahwa kenaikan permukaan laut di Pasifik Barat Daya bahkan lebih tinggi daripada rata-rata global, dengan beberapa lokasi mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir.

Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa Kepulauan Pasifik berada dalam kondisi yang sangat rentan, dengan ketinggian rata-rata daratan hanya satu hingga dua meter di atas permukaan laut. Ia menambahkan bahwa sekitar 90 persen penduduk tinggal dalam jarak lima kilometer dari pantai, dan setengah dari infrastruktur terletak dalam radius 500 meter dari laut.

Guterres memperingatkan bahwa tanpa pengurangan emisi yang signifikan, Kepulauan Pasifik dapat menghadapi kenaikan permukaan laut tambahan minimal 15 sentimeter pada pertengahan abad ini, serta mengalami lebih dari 30 hari banjir pesisir setiap tahun di beberapa lokasi. Ia mendesak para pemimpin dunia untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Ia menekankan pentingnya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius untuk mencegah keruntuhan lapisan es di Greenland dan Antartika Barat. Guterres juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap kurangnya tindakan dari negara-negara G20, yang menyumbang 80 persen emisi, dan menyerukan kolaborasi global untuk mengurangi emisi secara drastis sebelum tahun 2030.