Anies: Lebih Baik Saya Bangun Ormas Atau Parpol Baru!

Beragam Berita Nasional - Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, mengindikasikan kemungkinan untuk membentuk organisasi masyarakat atau bahkan partai politik setelah tidak berhasil maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada serentak 2024. Ia menyatakan bahwa untuk mengumpulkan semangat perubahan yang semakin menguat, perlu ada gerakan yang terorganisir, baik dalam bentuk ormas maupun partai baru.

Sebelumnya, Anies sempat diisukan akan mencalonkan diri di Pilkada Jakarta setelah kekalahannya di Pilpres 2024. Beberapa partai, termasuk Partai Buruh dan Hanura, telah memberikan dukungan untuk pencalonannya. Namun, PDI Perjuangan yang awalnya dikabarkan akan mengusungnya, akhirnya memilih untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno.

Setelah harapannya di Jakarta pupus, Anies kembali diisukan akan maju di Pilkada Jawa Barat dengan dukungan dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Namun, pada saat-saat terakhir pendaftaran ke KPU, Anies kembali tidak jadi mencalonkan diri. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengonfirmasi bahwa Anies tidak jadi diusung dan menyatakan bahwa pencalonan dari PDIP akan berasal dari sosok yang mengejutkan.

Ketika berencana untuk mengusung Anies, Ono merasakan kecemasan karena ada beberapa pihak yang menolak pencalonan Anies oleh PDIP Perjuangan. Meskipun demikian, Anies adalah sosok nasional yang berasal dari Jawa Barat, lahir di Kuningan, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan Jakarta.

Ono menyatakan, "Kita menghadapi tantangan besar, ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pencalonan Pak Anies oleh PDIP Perjuangan." Ia secara terbuka menyebut Mulyono dan kelompoknya sebagai pihak yang tidak mendukung Anies untuk maju dalam pemilihan.

Menanggapi tuduhan bahwa ia terlibat dalam upaya menjegal Anies Baswedan dalam Pilkada 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa semua urusan terkait pencalonan adalah ranah internal partai politik dan koalisi, serta menekankan bahwa ia bukan ketua atau pemilik partai yang memiliki wewenang dalam keputusan tersebut.