Polda Papua: All Eyes on Papua

Beragam Berita Nasional - Kepolisian Daerah (Polda) Papua sedang memperhatikan dengan serius unggahan poster dan tagar "All Eyes on Papua" yang sedang viral di media sosial belakangan ini.

"Ini menjadi perhatian serius, tadi saya juga sudah meminta Dirkrimsus untuk segera menurunkan tim ke lokasi, nanti bersama-sama dengan Kapolres Boven Digoel (Papua Selatan) dan Kapolres Mappi (Papua Selatan) untuk bisa melihat persoalan yang terjadi," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri memberikan keterangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (5/6/2024).

Kehadiran Fakhiri di Kabupaten Merauke terkait dengan kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di kabupaten tersebut.

Adapun, unggahan poster "All Eyes on Papua" yang viral di media sosial Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa "hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Selanjutnya, "Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan ini karena hutan ini adalah hutan adat tempat mereka hidup secara turun temurun serta sumber penghidupan, pangan, budaya, dan sumber air akan hilang jika hutan ini dibangun perkebunan sawit".

Fakhiri mengharapkan nantinya ada titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

"Tentunya mungkin perhatian khusus kita nanti yang di Boven Digoel. Saya berharap dalam minggu ini bisa kita selesaikan sehingga masyarakat bisa dapat jalan keluar dan mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan," ujar dia.

Fakhiri menegaskan pentingnya perusahaan yang beroperasi di Papua untuk memperhatikan masyarakat lokal di sana. Menurutnya, setiap inci tanah di Papua memiliki pemiliknya.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses investasi agar hak-hak mereka dihormati.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar alokasi anggaran di Papua transparan dan akuntabel, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Wapres menegaskan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Karena itu, Wakil Presiden meminta agar semua pihak, mulai dari Penjabat Gubernur hingga para bupati, mampu menunjukkan dengan jelas hasil dari alokasi anggaran yang telah dilakukan. Menurutnya, jika anggaran otonomi khusus (otsus) telah disetujui, maka hasilnya harus dapat terlihat oleh masyarakat. "Jangan sampai anggaran tersebut kemudian dinyatakan telah dialokasikan untuk otsus tertentu, namun tidak ada bukti nyata," ujar Wapres.